Hanura Siapkan 1,6 juta Saksi Untuk Amankan Suara Partai di TPS

Ketua Umum OKK Partai Hanura, Benny Rhamdani (kiri) saat konsulidadi dengan pengurus DPD dan DPC Hanura se-DIY menghadapi Pemilu 2024

SLEMAN - Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah mempersiapkan berbagai strategi untuk meraih sekaligus mengamankan suara pemilih.

Salah satu langkah yang ditempuh yaitu dengan membentuk Badan Saksi Nasional (BSN). Tujuannya yaitu mempersiapkan saksi-saksi yang akan bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024. 

"Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura sedang mempersiapkan BSN," kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPP Hanura, Benny Rhamdani, pada saat Konsulidasi Menghadapi Pemilu 2024 dengan pengurus DPD dan DPC Hanura se-DIY, Sabtu (11/2/2023).

Dijelaskan Benny, pada Pemilu 2024, tidak cukup hanya struktur partai saja yang terbentuk hingga level bawah, tidak hanya mempersiapkan calon anggota legislatif (caleg) yang potensial. Tetapi juga harus mempersiapkan prajurit-prajurit tempur di lapangan dalam menghadapi pesta demokrasi.

"Prajurit tempur di lapangan itu juga sebagai benteng terakhir pertahanan. Mereka adalah saksi partai yang bertugas di setiap TPS," ungkapnya.

Saksi partai, lanjutnya dibentuk mulai dari tingkat pusat (DPP), tingkat provinsi (DPD), tingkat kabupaten/kota (DPC), tingkat kecamatan, kalurahan/desa hingga tingkat TPS.

Jika dihitung berdasarkan Pemilu lima tahun lalu, jumlah TPS sekitar 810 ribu. Pada Pemilu mendatang, Partai Hanura akan mempersiapkan dua kali lipat dari jumlah TPS, maka saksi yang dibutuhkan sebanyak 1.620.000 orang.

"Saksi-saksi inilah yang akan menjadi benteng terakhir Hanura untuk mengamankan perolehan suara baik untuk partai maupun calegnya agar tidak hilang dicuri oleh partai lain," terangnya.

Guna mempercepat dan memperlancar kerja BSN, maka pengurus partai baik di tingkat DPD maupun DPC agar segera mempersiapkan diri dengan membentuk badan saksi dalam upaya mengatasi kejahatan politik seperti pencurian suara.

Disisi lain, partai yang didirikan oleh Jenderal TNI (Purn) Wiranto ini berkomitmen memperjuangkan kepentingan-kepentingan di daerah. 

Begitu pula Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang berpegang teguh pada prinsip "Tidak ada Indonesia sejahtera tanpa daerah sejahtera, tidak ada kata Indonesia maju tanpa daerah maju. Artinya, yang disejahterakan dan dimajukan adalah daerah-daerah, pelosok, desa maupun kampung-kampung.

Meskipun di suatu wilayah Partai Hanura tidak memiliki anggota legislatif, tetapi pengurus partai harus hadir di tengah masyarakat untuk berkontribusi nyata demi kepentingan rakyat. Persoalan yang dihadapi masyarakat tetapi tidak dapat diselesaikan oleh anggota legislatif dari partai politik lain, maka Hanura harus berusaha menyelesaikannya.

"Berbagai permasalahan yang ada di daerah seperti ekonomi, sosial, hukum maupun yang terjadi di daerah menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Hanura wajib menangani dan menjadi solusi bagi masyarakat," tutur Benny.

Pada kesempatan tersebut, Benny juga mengapresiasi kerja DPD dan DPC Hanura se-DIY karena acara konsolidasi hadir beberapa bacaleg. Hal ini membuktikan bahwa kerja DPD dan DPC sudah baik, tidak menunggu instruksi DPP.

"Kerja DPD, DPC, PAC, OKK dan Bappilu di DIY sudah bersinergi dengan baik. Terbukti bahwa DIY lolos 100 persen verifikasi faktual," katanya.

DPP Partai Hanura sangat bangga dengan pengurus di DIY, walaupun pembentukannya sangat singkat, namun seluruh kepengurusan dari DPD, DPC maupun PAC terbentuk lengkap. Untuk pembentukan tingkat ranting dapat dikerjakan secara beriringan dengan pencarian saksi TPS.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Hanura DIY Heru Bantolo menegaskan bahwa Partai Hanura di wilayah DIY siap bekerja sebaik mungkin untuk warga Yogyakarta dengan hati nurani dan siap bekerja sama dengan masyarakat demi kepentingan bersama.

Partai Hanura mengajak semua element masyarakat untuk bergabung membangun Yogyakarta kedepan baik ekonomi sosial dan budaya. (*)